KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) 2023: Undang-Undang RI No.1 Tahun 2023

-20% 2-3 Days KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) 2023: Undang-Undang RI No.1 Tahun 2023
KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) 2023: Undang-Undang RI No.1 Tahun 2023 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) 2023: Undang-Undang RI No.1 Tahun 2023
  • Dilihat: 172
  • Kode Produk: Buku
  • Ketersediaan: 2-3 Days
  • Rp79.000
  • Rp63.200
  • Ex Tax: Rp63.200
Wishlist Bandingkan

BUKU KESATU TENTANG ATURAN UMUM (BAB 1 s.d. BAB VI  DAN PASAL 1 s.d PASAL 187)

Mengatur: Ruang lingkup berlakunya hukum pidana; tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana; pemidanaan, pidana, diversi, dan tindakan;  tujuan dan pedoman pemidanaan; faktor yang memperingan pidana; faktor memperberat pidana; perbarengan; dan gugurnya kewenangan penuntutan dan pelaksanaan pidana; pengertian istilah; dan aturan penutup.

 BUKU KEDUA TENTANG TINDAK PIDANA (BAB 1 s.d. BAB XXXVII DAN Pasal 188 s.d Pasal  631)

Mengatur: Tindak pidana terhadap keamanan negara; tindak pidana terhadap martabat presiden dan wakil presiden; tindak pidana terhadap negara sahabat; tindak pidanan terhadap ketertiban umum; tindak pidana terhadap proses peradilan; tindak pidana terhadap agama, kepercayaan, dan kehidupan beragama; tindak pidana yang membahayakan keamanan umum bagi orang, kesehatan, barang, dan lingkungan hidup; tindak pidana terhadap kekuasaan umum dan Lembaga negara; tindak pidana keterangan palsu di atas sumpah; tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas; tindak pidana pemalsuan materai, cap negara, dan tera negara; tindak pidana pemalsuan surat; tindak pidana terhadap asal-usul dan perkawinan; tindak pidana kesusilaan; tindak pidana penelantaran orang; tindak pidana penghinaan; tindak pidana pembukaan rahasia; tindak pidana terhadap kemerdekaan orang; penyelundupan manusia; tindak pidana terhadap nyawa dan janin; tindak pidana terhadap tubuh; tindak pidana yang mengakibatkan mati atau lukakarena kealfaan; tindak pidana pencurian; tindak pidana pemerasan dan pengancaman; tindak pidana penggelapan; tindak pidana perbuatan curang; tindak pidana terhadap kepercayan dalam menjalankan usaha; tindak pidana perusakan dan penghancuran barang dan bangunan gedung; tindak pidana penadahan, penerbitan, dan pencetakan; tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat, tindak pidana khusus; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup.