Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia

Hukum tata negara mengatur struktur organisasi negara, lembaga-lembaga negara, kekuasaan negara, hubungan antarlembaga, proses pengangkatan jabatan negara, hak asasi manusia, dan hubungan negara dengan warga negaranya. Hukum tata negara Indonesia menggariskan struktur pemerintahan yang terdiri atas tiga cabang kekuasaan yang independen, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan agar tidak ada kekuasaan yang dominan.

Hukum tata negara Indonesia terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia. Reformasi tata negara yang dimulai pada akhir tahun 1990-an telah menghasilkan perubahan signifikan dalam sistem tata negara Indonesia.

Buku ini terdiri atas konsep hukum tata negara, sumber hukum tata negara, lembaga-lembaga negara, konstitusi, hak asasi manusia, pemilihan umum, partai politik, lembaga kepresidenan, kekuasaan kehakiman, sistem kewarganegaraan, sistem otonomi daerah, pemerintahan daerah, dan demokrasi.