Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan dan Pengawasan

Pemilu di Indonesia sejak 1955 hingga saat ini mengalami banyak perkembangan dari aspek kerangka hukum, penyelenggara, tahapan, kelembagaan, peserta, pengawasan, penyelesaian sengketa dan pelanggaran, dan manajemen pelaksanaannya. Kerangka hukum Pemilu sebagai prasyarat utama seharusnya dapat memberi landasan yang menjamin kepastian hukum serta terpenuhinya tujuan dan asas-asas Pemilu. Sayangnya, meski tiap menjelang Pemilu selalu ada perubahan UU Pemilu dan aturan pelaksanaannya, nyatanya masih ada kekurangan di sana sini. Meski demikian, Indonesia patut dicatat sebagai negara yang berhasil melaksanakan Pemilu secara rutin dan memilih wakil rakyat di DPR dan DPRD serta anggota DPD, dan juga presiden dan wakil presiden. Buku ini memaparkan Pemilu di Indonesia dari beberapa aspeknya, sejak Pemilu 1955 hingga Pemilu 2014. Kerangka hukum Pemilu 2019 juga turut dibahas.